Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Wartawan Utama
DI TENGAH tekanan ekonomi, keresahan sosial, dan tuntutan rakyat terhadap stabilitas nasional, publik justru disuguhi tontonan politik yang semakin kehilangan substansi. Pernyataan-pernyataan para elite yang semestinya menjadi energi pemersatu bangsa, kini lebih sering tampil sebagai fragmen drama politik yang membingungkan rakyat sendiri.
Insiden “mikrofon bocor” dalam Sidang Paripurna DPR RI yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sesungguhnya bukan cuma persoalan celetukan biasa. Kalimat “asal jangan teriak hidup Jokowi” yang diduga terlontar saat mikrofon masih menyala memang bisa dianggap spontanitas politik.
Namun di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, peristiwa itu justru memperlihatkan bagaimana elite politik terlalu sibuk mengelola simbol, citra, dan sensitivitas kekuasaan.
Respons Jokowi yang memilih “hidup sehat” daripada “hidup Jokowi” memang terdengar santai, bahkan cerdas secara komunikasi politik.
Tetapi di balik candaan tersebut, publik sesungguhnya menangkap sinyal adanya kegamangan relasi kekuasaan antara rezim lama dan pemerintahan baru.
Politik Indonesia kembali dipertontonkan seperti panggung sinetron elite, penuh kode, gestur, dan permainan persepsi.
Padahal rakyat tidak membutuhkan drama politik. Rakyat membutuhkan kepastian hidup.
Hari ini masyarakat lebih cemas memikirkan harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan daya beli yang terus melemah.
Ketika elite sibuk memainkan simbol loyalitas politik, rakyat justru sedang berjuang mempertahankan dapur agar tetap mengepul.
Simbol dan narasi memang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.
Namun negara tidak bisa terus-menerus dipelihara hanya dengan pencitraan dan retorika.
Pemerintahan memerlukan legitimasi yang lahir dari hasil kerja nyata, bukan hanya pengelolaan emosi massa melalui panggung politik.
Ironisnya, di saat publik menyoroti fluktuasi rupiah dan ketahanan ekonomi nasional, sebagian pejabat justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan tidak sensitif terhadap realitas sosial.
Pernyataan mengenai pelemahan rupiah yang dianggap menguntungkan ekspor pertanian misalnya, mungkin memiliki dasar teoritis dalam ekonomi makro.
Akan tetapi, komunikasi kebijakan yang tidak empatik justru berpotensi menimbulkan jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat.
Secara akademik, depresiasi mata uang memang dapat meningkatkan daya saing ekspor. Namun teori ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat.
Ketika rupiah melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh eksportir, tetapi juga oleh jutaan rakyat kecil yang menghadapi kenaikan harga barang impor, biaya produksi, hingga ketidakstabilan pasar.
Di sinilah negara memerlukan pejabat publik yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan kecerdasan komunikasi.
Masalah terbesar bangsa ini sesungguhnya bukan sekadar soal siapa yang paling berpengaruh dalam lingkar kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat.
Politik demokrasi seharusnya menjadi instrumen pengabdian, bukan arena mempertahankan bayang-bayang kekuasaan masa lalu ataupun membangun kultus individu baru.
Fenomena yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa politik Indonesia masih terlalu berorientasi pada figur, bukan sistem.
Akibatnya, setiap gestur elite mudah ditafsirkan sebagai pertarungan pengaruh.
Negara akhirnya terjebak dalam politik personalisasi, sementara pembangunan institusi berjalan lambat.
Padahal bangsa yang besar tidak dibangun melalui ketergantungan terhadap satu tokoh.
Negara yang kuat lahir dari sistem pemerintahan yang sehat, birokrasi yang profesional, dan budaya politik yang dewasa.
Demokrasi yang matang bukan demokrasi yang dipenuhi tepuk tangan terhadap figur, melainkan demokrasi yang mampu mengontrol kekuasaan secara objektif dan rasional.
Dalam konteks itulah, insiden mikrofon bocor seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Bahwa publik kini semakin jenuh terhadap politik pencitraan.
Masyarakat sudah semakin cerdas membaca mana ketulusan dan mana sandiwara politik.
Rakyat tidak membutuhkan elite yang saling memainkan simbol loyalitas di ruang sidang negara.
Rakyat membutuhkan keteladanan moral, keseriusan bekerja, serta keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan nasional.
Pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik internasional, ancaman PHK massal, hingga persoalan ketahanan pangan memerlukan konsolidasi nasional yang serius.
Karena itu, energi bangsa tidak boleh dihabiskan untuk drama-drama politik yang kontraproduktif.
Para elite perlu menyadari bahwa setiap ucapan dan gestur mereka memiliki konsekuensi psikologis terhadap kepercayaan publik.
Legitimasi kekuasaan bukan hanya dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi juga melalui persepsi publik terhadap kualitas kepemimpinan.
Ketika rakyat mulai melihat kekuasaan lebih sibuk mengelola panggung daripada menyelesaikan persoalan substantif, maka krisis kepercayaan akan tumbuh perlahan.
Lebih berbahaya lagi jika politik akhirnya berubah menjadi industri pencitraan yang menjauh dari etika kenegaraan.
Sebab ketika moralitas politik melemah, maka demokrasi akan kehilangan ruh pengabdiannya kepada rakyat.
Negara harus hadir melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, serta arah pembangunan nasional.
Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi demi menjaga kewibawaan negara dan kehormatan rakyat Indonesia.
Sudah saatnya politik nasional kembali diarahkan pada substansi. Elite politik harus berhenti memelihara drama dan mulai memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang matang.
Sebab sejarah tidak mencatat siapa yang paling pandai memainkan panggung kekuasaan, melainkan siapa yang benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.
Dan pada akhirnya, rakyat akan selalu bisa membedakan antara pemimpin yang bekerja untuk bangsa dengan politisi yang cuma sibuk merawat citra di atas panggung kekuasaan. (*)
Bandar Lampung, 28 Mei 2026
