Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama
POLEMIK mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memantik perhatian publik nasional. Perdebatan yang semula hanya bergulir di ruang media sosial kini berkembang menjadi isu hukum, isu politik, bahkan isu psikologi sosial yang memecah opini masyarakat.
Dalam negara demokrasi, kritik dan pertanyaan terhadap pejabat publik memang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban menjaga stabilitas sosial, kepastian hukum, dan marwah institusi demokrasi agar tidak larut dalam polemik tanpa akhir.
Kasus ini menjadi menarik karena menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi modern, yakni legitimasi seorang pemimpin negara.
Ijazah bukan cuma lembar administrasi akademik, melainkan dokumen legal yang pernah digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan presiden.
Ketika dokumen itu dipersoalkan secara terus-menerus di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi seseorang, tetapi juga kredibilitas sistem administrasi negara, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan bahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
Per Mei 2026, polemik ini kembali memanas setelah sejumlah perkembangan baru muncul ke permukaan.
Nama Roy Suryo kembali menjadi sorotan karena secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi “99,9 persen palsu”.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pendukung mantan presiden dan kelompok yang menilai tuduhan itu tidak berdasar secara hukum.
Di ruang publik, debat terbuka antara Roy Suryo dan sejumlah pihak yang membela keaslian ijazah Jokowi menjadi tontonan nasional.
Program televisi, kanal digital, hingga media sosial dipenuhi argumentasi teknis mengenai analisis foto, dokumen, tipografi, hingga metode digital forensik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin aktif mengikuti isu politik berbasis data dan teknologi.
Namun sayangnya, diskusi tersebut sering kali kehilangan substansi akademik dan berubah menjadi pertarungan opini yang emosional.
Persoalan ini semakin kompleks ketika kasus tersebut masuk ke ranah hukum. Roy Suryo saat ini diketahui menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi.
Melalui tim kuasa hukumnya, ia mendesak agar penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan perkara berjalan terlalu lama tanpa kepastian hukum.
Di sisi lain, aparat penegak hukum masih terus melakukan pendalaman terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Di titik inilah publik mulai melihat adanya ironi besar dalam demokrasi Indonesia.
Di satu sisi terdapat hak warga negara untuk mempertanyakan dokumen publik yang dianggap penting bagi sejarah politik bangsa.
Namun di sisi lain, terdapat ancaman kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengangkat isu tersebut.
Akibatnya, masyarakat menjadi terbelah antara kelompok yang menganggap kritik sebagai bagian dari demokrasi dan kelompok yang melihat tuduhan itu sebagai fitnah yang merusak kehormatan negara.
Sesungguhnya, inti persoalan ini sangat sederhana. Polemik akan selesai apabila terdapat transparansi yang mampu diterima secara rasional oleh publik.
Dalam ilmu komunikasi politik, transparansi merupakan instrumen paling efektif untuk meredam spekulasi.
Semakin tertutup sebuah informasi, maka semakin besar ruang lahirnya teori konspirasi.
Sebaliknya, semakin terbuka sebuah persoalan, maka semakin kecil energi konflik yang muncul di tengah masyarakat.
Karena itu, polemik ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Negara tidak boleh kalah oleh kebisingan opini publik yang terus menerus dipelihara tanpa penyelesaian yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar debat tanpa ujung.
Jika memang seluruh dokumen telah diverifikasi secara sah oleh lembaga berwenang, maka negara harus mampu menjelaskan hal itu secara terang, ilmiah, dan meyakinkan kepada masyarakat.
Penting dipahami bahwa dalam negara hukum, kebenaran tidak cukup dibangun hanya berdasarkan asumsi atau persepsi digital semata.
Segala tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif, profesional, dan dapat diuji secara akademik.
Pendekatan ilmiah harus menjadi dasar utama, bukan sekadar sensasi politik atau pertarungan popularitas di media sosial.
Di era digital seperti sekarang, masyarakat memang semakin mudah mengakses informasi dan melakukan analisis mandiri terhadap berbagai dokumen publik.
Namun kemudahan teknologi juga melahirkan tantangan besar berupa disinformasi dan manipulasi opini.
Banyak masyarakat yang akhirnya sulit membedakan antara analisis ilmiah, propaganda politik, dan konten sensasional yang sengaja dibuat untuk memancing emosi.
Lebih jauh lagi, polemik ini sebenarnya memberi pelajaran penting tentang lemahnya sistem komunikasi publik negara dalam menghadapi isu strategis.
Ketika sebuah isu berkembang liar selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang tuntas, maka masyarakat akan terus memelihara rasa curiga.
Dalam perspektif sosiologi politik, ketidakpercayaan publik yang dibiarkan terlalu lama dapat menjadi ancaman serius terhadap legitimasi institusi negara.
Indonesia tentu tidak boleh terus terjebak dalam konflik simbolik semacam ini.
Bangsa ini memiliki terlalu banyak persoalan besar yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan, mulai dari ketimpangan ekonomi, korupsi, mafia hukum, pendidikan, hingga keamanan sosial.
Energi nasional seharusnya difokuskan untuk membangun masa depan, bukan terus tersandera oleh polemik administratif yang tidak kunjung selesai.
Namun demikian, bukan berarti pertanyaan publik harus dibungkam. Demokrasi justru menuntut adanya ruang kritik yang sehat.
Yang perlu dijaga adalah cara penyampaian kritik tersebut agar tetap berada dalam koridor etika, hukum, dan penghormatan terhadap institusi negara.
Kritik yang berbasis data dan argumentasi akademik tentu berbeda dengan tuduhan tanpa dasar yang hanya bertujuan menciptakan kegaduhan.
Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan akal sehat. Negara perlu hadir memberikan kepastian hukum yang tegas dan transparan.
Tokoh-tokoh publik juga perlu mengedepankan tanggung jawab moral dalam menyampaikan pendapat agar tidak memperkeruh suasana kebangsaan.
Sementara masyarakat harus belajar menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar.
Demi kehormatan dan kewibawaan bangsa, polemik ini memang sebaiknya segera diakhiri secara elegan.
Indonesia adalah negara besar yang dibangun di atas konstitusi dan hukum, bukan di atas spekulasi tanpa ujung.
Apa pun hasil akhirnya nanti, publik berhak mendapatkan kebenaran yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.
Sebab, yang paling penting bukan hanya soal ijazah itu sendiri, melainkan bagaimana negara maampu menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, hukum, dan martabat Republik Indonesia. (*)
Bandar Lampung, 11 Mei 2026
