Alih Fungsi Bangunan Ruko Sudirman, Bagian Hukum Pemkot Metro Layangkan Surat Teguran

LAMPUNG7COM – Metro | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Metro siap memberi tindakan tegas kepada pengelola alih fungsi bangunan Ruko menjadi Hotel, namun tindakan tegas tersebut masih menunggu intruksi dari pihak-pihak terkait. Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengatakan, terkait proses alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel, pihak Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro…

Read More

Bangkit : Bagian Hukum Saya Tugaskan Beritahu Pengelola Terkait Syarat Yang Harus Dipenuhi

LAMPUNG7COM – Metro- | Renovasi bangunan pengalihan fungsi komplek Ruko Jend. Sudirman menjadi Hotel terus menuai polemik, dimana proses pembangunan sudah berjalan lama, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Metro baru akan melayangkan surat teguran kepada pengelola. Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Metro, Bangkit Haryo Utomo, dirinya baru memberikan intruksi kepada Bagian Hukum untuk melayangkan surat teguran…

Read More

Ruko Sudirman Bakal Dialihkan Jadi Hotel, Diduga Perizinan Belum Lengkap

LAMPUNG7COM – Metro | Ruko Jend. Sudirman di Pusat Kota Metro rencananya bakal dialihkan menjadi Hotel. Tapi sayangnya, meskipun proses alih fungsi bangunan Ruko menjadi Hotel dalam proses pengerjaan, namun pihak pengelola Ruko tersebut diduga belum melengkapi dokumen perizinan alih fungsi. Staff Penanganan Perizinan Tertentu pada Bidang Persetujuan Bangunan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan…

Read More

Buntut Penganiayaan, Kalapas Metro Beri Sanksi Petugas

LAMPUNG7COM – Metro | Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Kota Metro memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan lapas setempat. Data yang dihimpun Lampung7.com Penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 27 Desember 2024 lalu. Penganiayaan yang menimpa warga binaan yang diketahui berinisial Z tersebut lantaran salah paham dan faktor emosional petugas…

Read More

Guru Besar Unila Dilantik: Prof. Rudy Refleksikan Perkembangan Hukum Indonesia

(Unila): Wakil Rekor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung (Unila) Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unila. Upacara pengukuhan berlangsung di Gedung Serbaguna kampus Unila, Rabu, 25 Oktober 2023.

Dalam momen bersejarah ini, Prof. Rudy menjadi guru besar ke-111 di Unila dan guru besar kedelapan di Fakultas Hukum (FH) Unila. Ia juga mencatatkan diri sebagai guru besar termuda Unila dengan usia 42 tahun.

Pada acara pengukuhan, Prof. Rudy menyampaikan Orasi Ilmiah berjudul “Pembangunan Hukum Indonesia di Persimpangan Jalan: Refleksi 4 Abad Pembangunan Hukum Nusantara”. Dalam orasinya, ia menyoroti sejarah hukum Indonesia yang banyak dipengaruhi warisan hukum kolonialisme.

Prof. Rudy menjelaskan, tatanan hukum saat ini di Indonesia masih memiliki akar dari sistem hukum Germania Kuno. Di dunia, hukum pada dasarnya berasal dari Jerman Kuno, dan Indonesia mengikuti jejak ini. Ia juga membahas perkembangan hukum di nusantara, termasuk masa VOC, yang telah memiliki hukum aslinya, kini dikenal sebagai hukum adat.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi transplantasi hukum di nusantara saat pemerintahan Hindia Belanda. Ini mengakibatkan penggunaan produk hukum Belanda di Indonesia hingga tahun lalu. Prof. Rudy mengkritik bahwa Indonesia telah kehilangan momentum dalam membangun hukum asli Indonesia.

Prof. Rudy juga memaparkan usaha-usaha Indonesia dalam memperjuangkan hukum asli Indonesia, termasuk hukum adat dan Ketentuan Pokok Agraria atau Basic Agrarian Law. Namun, pada tahun 1970-an, ketentuan hukum adat dihilangkan, menyebabkan unifikasi hukum di Indonesia.

“Melalui orasi ilmiah hari ini, kita akan refleksikan bagaimana pembangunan hukum di nusantara terjadi dan bagaimana sebetulnya saat ini konvergensi sistem hukum yang ada di dunia terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mencermati konstitusionalisme di Indonesia baru menguat setelah reformasi hukum dan amandemen konstitusi tahun 1945. Prof. Rudy menyimpulkan, konvergensi sistem hukum akan terus terjadi di Indonesia.

Pada persimpangan jalan ini konvergensi sistem hukum terjadi akibat pembangunan hukum yang memakai model bricolage, yaitu mengambil apa saja yang tersedia dalam suatu dunia kemudian menjadikan metode problem solving bagi suatu permasalahan, inilah kemudian yang terjadi di Indonesia.

“Saya tidak tahu dan juga kadang ragu bagaimana nasib hukum selanjutnya. Ini merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima bahwa konvergensi sistem hukum menurut pengamatannya mau tidak mau akan terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Sampai saat ini pembangunan hukum di nusantara dipengaruhi tiga hal, pertama, pembangunan hukum sampai akhir milenium konsisten pada tradisi hukumnya. Kedua, transplantasi hukum secara terus menerus berlangsung sejak awal bangsa barat menginjakkan kakinya di nusantara pelan-pelan menggerus hukum asli Indonesia.

Ketiga, globalisasi dan borderless nation mengakibatkan proses konvergensi sistem hukum terjadi, tentunya melalui transplantasi hukum yang lebih masif dan cepat.

“Idealnya kita mempunyai hukum asli dari Indonesia, dan ketika ditransplantasikan harus disesuaikan lebih dulu dengan budaya hukum kita, sehingga tidak hanya mengambil norma-norma asing,” pungkasnya.

Prof. Rudy berharap, Indonesia dapat mempertahankan hukum asli yang sesuai dengan budaya hukumnya. Setelah dikukuhkan sebagai guru besar, ia berkomitmen untuk terus meneruskan kajian keilmuan hukum di Indonesia.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Rudy juga berharap agar refleksi ini dapat menjadi landasan strategis untuk pembangunan hukum di masa depan Indonesia. [Daffa Alsa Pradika/Angelino Vinanti Sonjaya]

The post Guru Besar Unila Dilantik: Prof. Rudy Refleksikan Perkembangan Hukum Indonesia appeared first on Universitas Lampung.

Read More

Bidkum Polda Lampung Buka Penyuluhan Hukum Optimalisasi Sinegritas Peneggakan Hukum Pemilu 2024

LAMPUNG7COM | Dalam menghadapi Pemilu Polda Lampung membuka Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Optimalisasi Sinergisitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu tahun 2024. Bertempat di hotel Horison , Kamis (24/8/23) Kegiatan yang diprakasai oleh Bidang Hukum (Bidkum) Polda Lampung berupa Penyuluhan Hukum tentang Optimalisasi Sinergisitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu guna menjamin Harkamtibmas dan dalam mendukung Pemilu…

Read More

Buka Penyuluhan Antisipasi Gugatan Pra Peradilan, Kapolda Lampung: Pahami dan Implementasikan Dalam Tugas

LAMPUNG7COM | Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika S.H.S.I.K.M.Si., Buka kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Bidkum Polda Lampung mengenai Antisipasi Gugatan Pra Peradilan Polda Lampung dan Jajaran. Bertempat di Hotel Horison Bandar Lampung, Senin (31/7/23) Hadir dalam kegiatan Pejabat Utama Polda Lampung dan peserta penyuluhan. Dalam kegiatan Kapolda Lampung membuka langsung Penyuluhan Hukum tentang Antisipasi Gugatan…

Read More

Hindari Permasalahan Hukum, Wakapolres Way Kanan Membuka Diri Berikan Konseling Personel

LAMPUNG7COM | Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry memberikan beberapa arahan kepada personel Polres Way Kanan dalam kegiatan apel pagi jam pimpinan di Lapangan Mako Polres Way Kanan. Senin (31/07/2023). Kegiatan apel dihadiri Pejabat Utama, Anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan. Disampaikan Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Wakapolres Way…

Read More

Sah, Pengurus DPN Persadin 2023 – 2028 Dilantik dan Dikukuhkan

LAMPUNG7COM | Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokasi Indonesia (DPN Persadin) periode 2023 – 2028 dilantik dan dikukuhkan oleh para petinggi organisasi profesi advokat tersebut. Acara digelar di Menara Peninsula Hotel Slipi Jakarta Barat, Senin (24/7/23) berlangsung meriah dan Sukses. Pada Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPN Persadin tersebut, Untuk pertamakalinya dinyanyikan Mars dan Hymne Persadin,…

Read More

Sekretaris Daerah Kab. Pesawaran, Wildan Membuka Sosialisasi Bantuan Hukum Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa TA.2023

banyuwulu.com –   Pesawaran – Tugas pengawasan konstruksi merupakan bagian penting dan strategis, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pekerjaan konstruksi, dimana pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam menjamin produk konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kab. Pesawaran, Wildan, S.E., M.M. saat membuka Sosialisasi Bantuan Hukum terhadap Proses…

Read More