BANDAR LAMPUNG, (SA) – Polemik kemacetan di ruas Jalan Kamboja–Enggal kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (26/2/2026).
RDP tersebut mempertemukan Forum Masyarakat Rawa Subur Enggal (FMRE), pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, serta para anggota dewan. Fokus pembahasan adalah persoalan parkir yang dinilai menjadi penyebab utama kemacetan sejak beroperasinya Kantor Wilayah BRI di Jalan Raden Intan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, menegaskan pentingnya solusi jangka panjang berupa penyediaan lahan parkir permanen. Ia mengingatkan agar BRI tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata.
“Saya sangat mengenal wilayah tersebut karena itu daerah pemilihan saya. BRI jangan hanya memperhatikan aspek keuntungan semata. Yang lebih penting adalah menyediakan lahan parkir permanen,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Menurut Yuhadi, pembelian lahan warga di kawasan Rawa Subur dapat menjadi alternatif solusi. Ia menyarankan BRI mempertimbangkan membeli rumah warga yang berminat menjual, guna dijadikan area parkir atau akses tambahan.
“Ini peluang bagus bila BRI berani membeli rumah warga di Rawa Subur sebagai jalur alternatif terbaik. Dengan demikian, kemacetan bisa terurai,” tambahnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus M., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Jadi satu-satunya cara adalah pihak BRI menyediakan lahan parkir secara permanen,” tegasnya.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Iskandar, menilai akar persoalan terletak pada keterbatasan lahan parkir yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan nasabah dan karyawan.
“Selama BRI belum menyiapkan lahan parkir permanen, kemacetan di ruas Jalan Kamboja akan sulit terselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, kendaraan yang meluber hingga ke badan jalan menjadi faktor utama penyempitan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Menanggapi desakan tersebut, perwakilan BRI Kanwil Bandar Lampung, Arief Amiruddin, menyatakan pihaknya berkomitmen mengupayakan pengadaan lahan parkir permanen dengan mengajukan proposal ke kantor pusat.
“Kami akan ajukan proposal untuk pengadaan lahan parkir permanen ke BRI Pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini manajemen telah berupaya mengurangi dampak kepadatan dengan menyewa lahan tambahan di sekitar kantor. Sejumlah karyawan diarahkan memarkirkan kendaraan di area Hotel Amalia dan lahan Mandiri Car Wars di Jalan Kamboja.
“Area parkir di kantor BRI diprioritaskan untuk nasabah. Karyawan kami parkir di Hotel Amalia dan lahan Mandiri Car Wars,” jelasnya.
Namun, langkah tersebut diakui belum sepenuhnya efektif mengurai kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
Ketua FMRE, Sony Eriko, dalam pemaparannya menyebut kemacetan semakin sering terjadi sejak Kanwil BRI berdiri di kawasan tersebut. Ia menilai persoalan utama adalah minimnya ketersediaan lahan parkir.
“Penyebabnya adalah BRI tidak menyiapkan lahan parkir yang memadai. Akibatnya, kendaraan meluber ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan,” tegasnya.
RDP turut dihadiri tokoh masyarakat Indra Cahaya Marga, Muchlis Wertha, Sunawardi, serta sejumlah warga Rawa Subur dan Enggal. Dari pihak BRI hadir Arief Amiruddin dan Akbar selaku perwakilan BRI Cabang Bandar Lampung.
Rapat ditutup dengan dorongan agar BRI segera menindaklanjuti masukan DPRD dan masyarakat. Warga berharap solusi konkret segera direalisasikan demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan aktivitas di kawasan Enggal dan Rawa Subur, Kota Bandar Lampung. (*)
