Oleh: Sandi Dwi Cahyo
Redaktur Politik Koran Editor
INDONESIA membutuhkan penataan ulang siklus politik agar demokrasi berjalan lebih sehat dan masyarakat dapat memberikan perhatian penuh terhadap calon pemimpinnya. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah bukan sekadar wacana teknis, tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan menghidupkan kembali dinamika politik lokal yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pemilu nasional.
Siklus Politik Lima Tahunan: Sebuah Usulan Terstruktur
Dalam rancangan siklus lima tahunan politik, agenda kontestasi diatur secara berjenjang dan terfokus. Tahun pertama menjadi panggung politik nasional: pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Ini adalah momentum terbesar demokrasi yang memang harus menyedot perhatian nasional.
Tahun kedua momentum bergeser ke provinsi. Masyarakat memilih gubernur dan wakil gubernur serta anggota DPRD provinsi.
Tahun ketiga atau tahun “letoha” politik menjadi giliran kabupaten/kota. Pemilihan bupati–wakil bupati atau wali kota–wakil wali kota, serta anggota DPRD kabupaten/kota bergulir dengan lebih intim karena isu yang diusung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Tahun keempat dan kelima fokus pada pembentukan penyelenggara pemilu: seleksi komisioner KPU dan Bawaslu RI di tahun keempat, dan komisioner tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tahun kelima. Pada fase ini pula partai politik bisa melakukan pemilihan ketua umum atau konsolidasi internal, tanpa mengganggu agenda kontestasi elektoral.
Mengapa Harus Dipisah?
Pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi langkah penting untuk mengembalikan kualitas demokrasi. Saat dua pemilu digabung, euforia politik nasional begitu dominan sehingga menenggelamkan isu-isu lokal. Para calon kepala daerah kehilangan panggung, karena energi publik tersedot sepenuhnya pada perebutan kursi presiden.
Akibatnya, pemilih tidak sempat mencermati visi-misi kandidat daerah. Debat publik menyempit, seolah seluruh masa depan bangsa hanya bergantung pada pemilihan presiden. Padahal, pemimpin daerah memegang peran besar dalam pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya lokal.
Dengan memisahkan pemilu, masyarakat dapat fokus memilih pemimpin secara objektif sesuai tingkatannya: memahami betul siapa yang tepat memimpin nasional, siapa yang layak menakhodai provinsi, dan siapa yang paling mengerti kebutuhan kabupaten/kota.
Dampak Ekonomi: Politik Menghidupkan Rakyat
Ada efek domino lain yang jarang dibahas: pemisahan pemilu membuat denyut ekonomi kerakyatan berputar lebih konsisten. Setiap agenda tahunan politik menciptakan peluang usaha—mulai dari konveksi kaus kampanye, percetakan banner dan stiker, produsen atribut, katering, transportasi, hingga pekerja harian.
Berdasarkan pengalaman, ketika politik bergerak, ekonomi rakyat ikut bergerak. Pemilu yang terjadwal secara bertahap memberikan ruang bagi UMKM untuk bernafas sepanjang lima tahun, bukan hanya sekali dalam satu gelombang besar.
Menata Ulang Demokrasi Kita
Pemisahan pemilu bukan hanya soal administrasi, melainkan soal kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dengan siklus lima tahunan politik yang terstruktur, setiap level pemilu mendapat ruang yang adil dan proporsional. Masyarakat lebih fokus, demokrasi lebih sehat, dan ekonomi kerakyatan mendapatkan momentum yang lebih merata.
Sudah waktunya kita berhenti menjadikan pemilu sekadar hajatan besar, lalu selesai dalam satu hari. Demokrasi harus menjadi denyut tahunan yang terencana, menghidupkan daerah, dan menghadirkan pemimpin terbaik di setiap tingkatan.
Karena sejatinya, politik bukan hanya memilih siapa yang memerintah—tetapi bagaimana pemilu dapat turut menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat fondasi negara. (*).
