Oleh: Riza Mirhadi | Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Lampung
TIDAK terasa, tepat 20 Februari 2025 menjadi penanda awal kepemimpinan pasangan muda, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Satu tahun memang terlalu dini untuk menilai secara utuh sebuah kepemimpinan lima tahunan.
Namun publik berhak mencatat, mengapresiasi, sekaligus mengkritisi arah kebijakan yang telah ditempuh.
Dalam konteks itu, satu tahun pertama Mirza–Jihan dapat dibaca sebagai fase konsolidasi dan percepatan peletakan fondasi pembangunan. Fondasi itulah yang kelak menentukan apakah Lampung benar-benar melompat menjadi provinsi yang maju dan berdaya saing, atau sekadar berjalan di tempat dengan jargon perubahan.
Sejak awal, pasangan ini memancarkan energi kepemimpinan muda, bergerak cepat, responsif, dan komunikatif. Tidak sedikit kebijakan yang langsung menyentuh sektor-sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,28 persen menjadi salah satu indikator makro yang cukup menggembirakan. Inflasi relatif terkendali. Stabilitas ini penting, sebab tanpa kestabilan ekonomi, mustahil program-program sosial dan pembangunan berjalan efektif.
Namun angka hanyalah satu sisi cerita. Yang lebih penting adalah sejauh mana angka itu terasa dalam denyut kehidupan masyarakat bawah: petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan generasi muda.
Sektor pendidikan menjadi salah satu arena paling progresif dalam setahun ini. Kebijakan penghapusan kewajiban biaya pendidikan 12 tahun serta penghapusan uang komite di sekolah adalah langkah berani dan populis, namun juga substantif.
Selama ini, biaya tidak resmi sering menjadi beban terselubung bagi orang tua. Dengan penghapusan uang komite, pemerintah mengirim pesan tegas bahwa akses pendidikan adalah hak, bukan komoditas.
Perluasan pendidikan vokasi di 93 SMA/SMK juga patut diapresiasi. Lampung tidak cukup hanya mencetak lulusan, tetapi harus mencetak tenaga siap kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah. Pengembangan sekolah unggulan dan rintisan Sekolah Rakyat menunjukkan adanya kesadaran bahwa kualitas dan pemerataan harus berjalan beriringan.
Yang paling menggetarkan adalah komitmen gubernur agar tidak ada anak putus sekolah di Lampung. Ini bukan sekadar slogan moral, melainkan pernyataan politik yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan manusia.
Jika konsisten, kebijakan ini akan menjadi warisan paling monumental dari periode Mirza–Jihan.
Di sektor infrastruktur, percepatan terlihat nyata. Ruas-ruas jalan strategis diperbaiki, akses jalan desa diperluas, konektivitas wilayah diperkuat. Infrastruktur memang selalu menjadi wajah paling kasat mata dari kinerja pemerintah.
Namun di sinilah ujian sesungguhnya.
Pembangunan infrastruktur bukan soal seberapa banyak proyek yang diresmikan, tetapi seberapa dalam dampaknya dirasakan masyarakat. Apakah jalan yang dibangun benar-benar memperlancar distribusi hasil pertanian? Apakah akses desa yang diperluas mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan pendapatan warga?
Infrastruktur adalah arena paling terang untuk menilai tata kelola anggaran. Di sana publik bisa melihat apakah pemerintah disiplin, transparan, dan berpihak pada rakyat, atau sekadar mengejar target serapan dan angka-angka laporan.
Karena itu, pengawasan publik dan akuntabilitas harus diperkuat seiring derasnya pembangunan fisik.
Lampung adalah provinsi agraris. Ketika petani singkong terpukul oleh persoalan harga, sikap pemerintah daerah sangat menentukan. Dalam beberapa momentum krisis harga, gubernur terlihat berpihak dan aktif mencari solusi.
Keberanian mematok harga gabah agar tetap terkendali juga menjadi langkah strategis. Petani membutuhkan kepastian harga, bukan janji. Ketika harga jatuh, yang terpukul bukan hanya ekonomi keluarga petani, tetapi juga daya beli dan stabilitas sosial pedesaan.
Keberpihakan kepada petani harus menjadi garis ideologis pembangunan Lampung. Tanpa itu, visi maju dan berdaya saing hanya akan menjadi slogan kosong.
Meski banyak capaian patut diapresiasi, tentu tidak ada pemerintahan yang tanpa kekurangan. Salah satu pekerjaan rumah penting adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat membuat ruang fiskal terbatas. Pemerintah daerah harus lebih kreatif menggali potensi pajak dan retribusi tanpa membebani rakyat kecil. Digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola aset, dan pemberantasan kebocoran menjadi kunci.
Selain itu, pembangunan infrastruktur perlu diiringi dengan evaluasi dampak. Pemerintah harus berani mengukur outcome, bukan hanya output. Berapa persen biaya logistik turun? Berapa peningkatan pendapatan petani setelah akses jalan diperbaiki? Berapa angka partisipasi sekolah meningkat setelah kebijakan penghapusan biaya diterapkan?
Data yang jujur dan terbuka akan memperkuat legitimasi pemerintah.
Satu tahun pertama Mirza–Jihan dapat disebut sebagai fase konsolidasi kuat dan percepatan fondasi pembangunan. Energi muda, keberanian mengambil kebijakan populer namun substantif, serta respons cepat terhadap isu-isu strategis menjadi modal politik yang tidak kecil.
Namun perjalanan masih panjang. Empat tahun ke depan adalah ujian konsistensi.
Publik tentu berharap Lampung benar-benar melompat seperti ekonomi tumbuh berkualitas, pendidikan merata, petani sejahtera, infrastruktur berdampak nyata, dan tata kelola keuangan semakin sehat.
Sebagai warga, tugas kita bukan sekadar memuji atau mencela, tetapi mengawal. Kepemimpinan yang baik tumbuh dari keseimbangan antara keberanian eksekutif dan kedewasaan publik dalam mengawasi.
Jika fondasi yang kini diletakkan benar-benar kokoh, maka 20 Februari 2025 kelak akan dikenang sebagai titik awal kebangkitan baru Lampung.
Tabik.. (*)
