Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan UtamaÂ
KORUPSI yang dilakukan oleh kepala daerah selalu menghadirkan ironi yang menyakitkan bagi rakyat. Di satu sisi, masyarakat masih bergulat dengan persoalan ekonomi yang semakin kompleks, mulai dari harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, lapangan pekerjaan yang terbatas, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun di sisi lain, sebagian pejabat publik yang dipercaya mengelola anggaran daerah justru menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan tata kelola pemerintahan. Ketika seorang kepala daerah terjerat kasus korupsi, yang rusak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah kembali menjadi sorotan publik. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 menunjukkan bahwa penyakit lama dalam birokrasi daerah belum benar-benar sembuh.
Data dan fakta yang muncul ke ruang publik memperlihatkan bahwa kasus korupsi di tingkat kepala daerah masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, setidaknya delapan hingga sembilan kepala daerah terjerat perkara korupsi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa di antaranya merupakan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang baru menjabat kurang dari satu tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses seleksi politik, integritas calon pemimpin daerah, serta efektivitas sistem pengawasan yang ada.
Kasus-kasus tersebut umumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Mekanisme OTT memang sering dipuji sebagai langkah cepat dalam mengungkap praktik korupsi, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan kritik. Banyak pihak menilai bahwa maraknya OTT justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan pembinaan integritas pejabat publik belum berjalan secara optimal.
Dalam konteks ini, OTT ibarat alarm darurat yang berbunyi keras, menandakan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan yang seharusnya mampu mencegah korupsi sejak dini.
Salah satu akar masalah yang sering disorot oleh para pengamat politik dan akademisi adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Proses pencalonan kepala daerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang sering disebut sebagai mahar politik. Banyak calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan dukungan partai politik. Selain itu, praktik vote buying atau pembelian suara di tingkat pemilih juga masih terjadi di berbagai daerah.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat dalam Pilkada bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Angka ini tentu jauh melampaui pendapatan resmi seorang kepala daerah selama masa jabatan.
Ketimpangan antara biaya politik dan pendapatan resmi inilah yang kemudian sering disebut sebagai salah satu pemicu terjadinya korupsi. Ketika seseorang telah mengeluarkan modal politik yang sangat besar untuk memenangkan pemilihan, muncul dorongan untuk mengembalikan modal tersebut melalui cara-cara yang tidak sah.
Dalam praktiknya, kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru berubah menjadi instrumen untuk mengumpulkan keuntungan pribadi dan kelompok.
Jika ditelusuri lebih jauh, modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sebenarnya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.
Bentuk yang paling umum adalah suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proyek-proyek pembangunan daerah sering kali menjadi ladang transaksi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Selain itu, praktik korupsi juga kerap terjadi dalam proses perizinan usaha. Investor atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan kemudahan perizinan sering kali harus memberikan sejumlah uang atau fasilitas kepada pejabat tertentu.
Modus lain yang juga cukup sering muncul adalah jual beli jabatan dalam birokrasi.
Posisi strategis dalam pemerintahan daerah dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan kepada aparatur sipil negara yang ingin memperoleh promosi jabatan.
Praktik-praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun.
Maraknya kasus korupsi kepala daerah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di pemerintahan daerah masih memiliki banyak kelemahan.
Secara struktural, setiap pemerintah daerah sebenarnya memiliki perangkat pengawasan internal melalui inspektorat. Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini sering kali tidak berjalan efektif.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan internal. Salah satunya adalah posisi inspektorat yang secara struktural berada di bawah kepala daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika pengawasan harus dilakukan terhadap kebijakan atau tindakan kepala daerah itu sendiri.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan juga masih relatif terbatas. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai pengelolaan anggaran daerah.
Padahal dalam sistem demokrasi modern, transparansi dan partisipasi publik merupakan dua elemen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap pembangunan daerah.
Pertama, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau pelayanan kesehatan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Kedua, praktik korupsi juga menurunkan kualitas pembangunan. Proyek-proyek yang seharusnya dilaksanakan secara profesional sering kali diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan pejabat tertentu.
Akibatnya, kualitas pekerjaan menjadi tidak optimal. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar sering kali tidak bertahan lama karena dikerjakan secara asal-asalan.
Ketiga, korupsi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika rakyat melihat pemimpin daerahnya terjerat kasus korupsi, rasa percaya terhadap institusi pemerintahan akan semakin terkikis.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam kualitas demokrasi itu sendiri.
Mengatasi persoalan korupsi kepala daerah tentu tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Langkah yang lebih mendasar adalah melakukan reformasi terhadap sistem politik yang menjadi akar dari berbagai persoalan tersebut.
Salah satu langkah penting adalah memperbaiki sistem pendanaan partai politik. Selama partai politik masih bergantung pada sumber pendanaan yang tidak transparan, praktik mahar politik akan sulit dihilangkan.
Negara perlu mempertimbangkan skema pendanaan partai politik yang lebih sehat dan transparan agar partai tidak menjadikan proses pencalonan sebagai sumber pemasukan.
Selain itu, sistem rekrutmen calon kepala daerah juga harus diperbaiki. Partai politik harus lebih mengedepankan integritas, kapasitas, dan rekam jejak calon pemimpin, bukan semata-mata kemampuan finansial.
Di samping reformasi sistem politik, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah, baik melalui organisasi masyarakat sipil, media massa, maupun partisipasi langsung dalam forum-forum publik.
Transparansi anggaran daerah juga harus terus didorong agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan.
Media massa memiliki peran strategis dalam mengungkap praktik-praktik korupsi dan menyuarakan kepentingan publik. Dalam konteks ini, jurnalisme investigatif menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Negara harus bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi, termasuk memberikan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun lebih dari itu, upaya pemberantasan korupsi juga harus menyentuh akar persoalannya, yaitu sistem politik yang mahal, lemahnya pengawasan, serta rendahnya integritas dalam proses rekrutmen pemimpin.
Tanpa reformasi yang menyeluruh, korupsi di tingkat kepala daerah akan terus berulang seperti lingkaran setan yang sulit diputus.
Dan pada akhirnya, rakyatlah yang akan terus menanggung akibatnya. (*)
Bandar Lampung, 11 Maret 2026
