BANDAR LAMPUNG, (SA) – Forum Masyarakat Rawa Subur Enggal (FMRE) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung di Ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (26/2/2026).
Hearing tersebut membahas persoalan kemacetan yang kerap terjadi di ruas Jalan Kamboja–Enggal, khususnya sejak berdirinya Kantor Wilayah (Kanwil) BRI di Jalan Raden Intan.
RDP dihadiri Ketua FMRE Sony Eriko beserta tokoh masyarakat Indra Cahaya Marga, Muchlis Wertha, Sunawardi, dan sejumlah warga lainnya. Dari pihak BRI hadir Arief Amiruddin (bagian operasional) dan Akbar (perwakilan BRI Cabang Bandar Lampung).
Sementara Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung dihadiri Ketua Agus M., Yuhadi, Agung, dan Pebrian P. Turut hadir Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Iskandar.
Dalam pemaparannya, Ketua FMRE Sony Eriko menyebut kemacetan di ruas Jalan Kamboja semakin sering terjadi sejak beroperasinya Kanwil BRI di kawasan tersebut.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada keterbatasan lahan parkir yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan nasabah maupun karyawan.
“Penyebabnya adalah BRI tidak menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk nasabahnya. Akibatnya, kendaraan meluber ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan,” ujar Sony dalam forum tersebut.
FMRE berharap ada solusi konkret agar aktivitas masyarakat di kawasan Enggal dan Rawa Subur tidak terus terganggu.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BRI Arief Amiruddin menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mengurangi dampak kepadatan dengan menyewa lahan parkir tambahan di Jalan Kamboja, yakni di Mandiri Car Wars dan Hotel Amalia.
“Solusi kami salah satunya adalah karyawan memarkirkan kendaraannya di Hotel Amalia dan lahan Mandiri Car Wars. Area parkir di kantor BRI diprioritaskan untuk nasabah,” jelas Arief.
Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mengurai kemacetan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, menegaskan bahwa solusi jangka panjang berupa penyediaan lahan parkir permanen menjadi keharusan.
“Saya sangat mengenal wilayah tersebut karena itu daerah pemilihan saya. BRI jangan hanya memperhatikan aspek keuntungan semata. Yang lebih penting adalah menyediakan lahan parkir permanen,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ia bahkan menyarankan agar BRI mempertimbangkan membeli rumah warga di kawasan Rawa Subur apabila ada yang berminat menjual, guna dijadikan area parkir atau akses alternatif.
“Ini peluang bagus bila BRI berani membeli rumah warga di Rawa Subur sebagai jalur alternatif terbaik. Dengan demikian, kemacetan bisa terurai,” tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus M., juga menekankan bahwa penyelesaian masalah harus segera direalisasikan.
“Jadi satu-satunya cara adalah pihak BRI menyediakan lahan parkir secara permanen,” pungkasnya.
Senada dengan DPRD, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Iskandar, menyatakan bahwa persoalan kemacetan tidak akan selesai jika persoalan parkir belum dituntaskan.
“Selama BRI belum menyiapkan lahan parkir permanen, persoalan kemacetan di ruas Jalan Kamboja akan sulit terselesaikan,” ujarnya.
RDP tersebut ditutup dengan dorongan agar pihak BRI segera menindaklanjuti masukan DPRD dan masyarakat, guna menjaga kelancaran lalu lintas serta kenyamanan warga di kawasan Enggal dan Rawa Subur, Bandar Lampung. (*)
