Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama
DI TENGAH derasnya arus globalisasi dan intensitas perdagangan internasional yang kian meningkat, laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan nadi kehidupan ekonomi dunia. Di atas hamparan samudra itulah para pelaut bekerja, mempertaruhkan nyawa demi menjaga rantai pasok global tetap berjalan. Namun ironisnya, di tengah peran strategis tersebut, ancaman terhadap keselamatan pelaut terutama dari aksi pembajakan, masih menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian penuh negara.
Kasus pembajakan kapal tanker Honour 25 di perairan Somalia pada 21 April 2026 mengingatkan bahwa keamanan pelaut Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.
Kapal tersebut membawa 12 awak, termasuk seorang kapten asal Gowa, Sulawesi Selatan, yang kini berada dalam situasi penuh ketidakpastian bersama 11 awak lainnya berkewarganegaraan Pakistan.
Di saat yang sama, pemerintah juga masih berupaya membebaskan lima ABK WNI dari kapal berbendera Tiongkok, Liao Dong Yu 578, yang telah disandera sejak Desember 2025.
Peristiwa ini bukan hanya insiden kriminal lintas negara. Namun, ujian nyata bagi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya yakni melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada.
Dalam kerangka hukum dan politik nasional, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
Pembukaan UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Artinya, setiap ancaman terhadap warga negara termasuk para pelaut di wilayah rawan konflik harus direspons dengan keseriusan penuh, tanpa kompromi.
Langkah cepat pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri patut diapresiasi. Koordinasi intensif yang dilakukan oleh KBRI Nairobi, termasuk negosiasi langsung dengan para pembajak, menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam.
Diplomasi kemanusiaan menjadi ujung tombak dalam situasi yang penuh risiko ini, di mana keselamatan sandera menjadi prioritas utama.
Namun demikian, upaya diplomatik semata tidak cukup jika tidak diiringi dengan strategi jangka panjang yang komprehensif.
Negara tidak boleh hanya hadir saat krisis terjadi, tetapi juga harus mampu mencegah risiko sejak dini.
Ancaman Nyata di Perairan Internasional
Perairan Somalia telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah paling berbahaya bagi pelayaran internasional.
Lemahnya stabilitas politik di kawasan tersebut menciptakan ruang bagi kelompok bersenjata untuk melakukan aksi pembajakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini kembali meningkat, dipicu oleh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi dan lemahnya pengawasan keamanan maritim.
Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pelaut yang signifikan, ancaman ini bukan persoalan jauh di sana. Ini adalah ancaman langsung terhadap warga negara kita.
Pelaut Indonesia dikenal sebagai salah satu tulang punggung industri pelayaran global. Mereka bekerja di berbagai kapal asing, menjelajahi perairan dunia, sering kali tanpa perlindungan maksimal dari negara tempat kapal tersebut berbendera.
Dalam kondisi seperti ini, negara asal memiliki tanggung jawab moral dan politik yang jauh lebih besar.
Upaya pembebasan sandera bukan perkara sederhana. Negosiasi dengan pembajak melibatkan dinamika yang kompleks, mulai dari aspek keamanan, ekonomi, hingga psikologis.
Setiap informasi yang tersebar ke publik dapat berpotensi memengaruhi jalannya proses tersebut.
Karena itu, imbauan pemerintah kepada masyarakat dan media untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi merupakan langkah yang tepat.
Dalam konteks ini, jurnalisme yang bertanggung jawab menjadi penting. Masyarakat memang berhak tahu, tetapi keselamatan sandera jauh lebih utama.
Perlindungan terhadap pelaut bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga cerminan dari nasionalisme itu sendiri. Negara yang kuat adalah negara yang hadir bagi rakyatnya, bahkan di titik terjauh sekalipun.
Kita tidak bisa berbicara tentang kewibawaan negara jika masih ada warga negara yang merasa sendirian saat menghadapi ancaman di luar negeri.
Kehormatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh sejauh mana negara melindungi rakyatnya.
Dalam konteks ini, setiap pelaut Indonesia adalah duta bangsa. Mereka membawa nama Indonesia di setiap pelayaran. Maka sudah sepatutnya negara memastikan bahwa mereka tidak hanya diberangkatkan, tetapi juga dijaga dan dilindungi.
Kasus pembajakan di Somalia adalah peringatan bagi kita semua. Ini bukan cuma peristiwa insidental, melainkan refleksi dari tantangan besar yang dihadapi negara dalam melindungi warganya di era global.
Upaya yang saat ini dilakukan pemerintah patut didukung, tetapi tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus semata.
Harus ada langkah sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terus berulang. Keamanan pelaut adalah harga diri negara.
Ketika satu saja warga negara terabaikan, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa, tetapi juga kehormatan bangsa.
>Negara harus hadir, bukan setengah hati tetapi sepenuhnya. (*)
Bandar Lampung, 26 April 2026
