Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama
DI TENGAH arus deras transformasi digital yang melanda dunia, kebutuhan akan sistem hukum yang adaptif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat menjadi semakin mendesak. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global tidak dapat menghindari realitas bahwa teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh sendi kehidupan dari ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan.
Dalam konteks ini, penguatan hukum teknologi informasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.
Hukum teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai cyber law merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi digital, internet, serta interaksi virtual antarindividu maupun institusi.
Hal ini hadir sebagai respon terhadap perubahan zaman yang menghadirkan ruang baru, ruang siber yang tidak mengenal batas geografis (borderless), bersifat dinamis, dan multidisipliner.
Namun, di tengah kebutuhan akan regulasi tersebut, muncul persoalan krusial. Bagaimana memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar melindungi rakyat, bukan justru menjadi alat kriminalisasi?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika sejumlah kasus menunjukkan bahwa penerapan hukum di ruang digital kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait kebebasan berekspresi.
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum secara fundamental. Aktivitas yang dahulu berlangsung secara fisik kini berpindah ke ruang digital.
Transaksi ekonomi dilakukan secara elektronik, komunikasi berlangsung melalui media sosial, dan bahkan konflik hukum pun banyak bermula dari interaksi daring.
Seiring dengan itu, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru seperti peretasan (hacking), penipuan online, pencurian data pribadi, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Fenomena ini menuntut kehadiran negara melalui regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menjawab tantangan tersebut, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun, implementasi dari regulasi-regulasi ini masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait penafsiran norma yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan.
Salah satu kritik yang sering muncul terhadap hukum teknologi informasi di Indonesia adalah kecenderungan penggunaan pasal-pasal tertentu untuk menjerat masyarakat secara tidak proporsional.
Dalam beberapa kasus, ekspresi kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik justru berujung pada proses hukum.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap rakyat, sebuah kondisi di mana hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan.
Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga mengancam prinsip demokrasi itu sendiri.
Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan, bukan penindasan.
Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat.
Penguatan hukum teknologi informasi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah regulasi.
Yang lebih penting adalah memastikan kualitas substansi hukum serta konsistensi dalam penerapannya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.
Pertama, melakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal yang berpotensi multitafsir dalam UU ITE dan regulasi terkait lainnya. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Kedua, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan siber. Penegakan hukum di ruang digital membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan hukum konvensional, termasuk penggunaan teknologi forensik digital.
Ketiga, memperkuat perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Di era digital, data merupakan aset yang sangat berharga, sehingga negara wajib menjamin keamanan dan kerahasiaannya dari penyalahgunaan.
Keempat, mendorong literasi digital di kalangan masyarakat.
Kesadaran hukum dan etika bermedia menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Penguatan hukum teknologi informasi pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kewibawaan negara dan martabat bangsa.
Negara yang mampu menghadirkan sistem hukum yang adil dan melindungi seluruh warganya akan mendapatkan kepercayaan, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari komunitas internasional.
Sebaliknya, jika hukum justru menjadi sumber ketidakadilan, maka yang tergerus bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi negara itu sendiri.
Oleh karena itu, komitmen untuk menghadirkan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembentukan dan penegakan regulasi.
Sudah saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk memperkuat hukum teknologi informasi dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat akibat penerapan hukum yang tidak objektif. Hukum harus berdiri tegak sebagai penjaga keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan era digital, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini memiliki sistem hukum yang berwibawa, berkeadilan, dan beradab. (*)
Bandar Lampung, 4 April 2026
