Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Lebih dari itu, program ini menyimpan potensi besar sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah jika dirancang dan dijalankan secara tepat.
Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, inflasi pangan, serta lemahnya daya beli masyarakat, MBG dapat menjadi jembatan antara kepentingan sosial dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Selama ini, kebijakan publik sering kali dipahami secara sektoral. Program gizi ditempatkan semata sebagai isu kesehatan dan pendidikan, sementara ekonomi daerah berjalan di rel yang berbeda.
Padahal, dalam praktiknya, setiap kebijakan sosial yang melibatkan rantai pasok, distribusi, dan konsumsi memiliki efek ekonomi yang nyata. Program MBG adalah contoh paling konkret dari kebijakan multisektor yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Setiap porsi makanan bergizi yang disajikan di sekolah membutuhkan bahan baku beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah-buahan, hingga bumbu dapur. Jika seluruh kebutuhan ini dipasok dari luar daerah, maka manfaat ekonomi MBG akan berhenti pada pemenuhan gizi semata.
Namun jika pemerintah daerah mampu mengintegrasikan program ini dengan potensi lokal, maka MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro di daerah sesungguhnya adalah aktor utama yang dapat dihidupkan oleh program ini. Permintaan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan akan menciptakan kepastian pasar bagi mereka. Kepastian inilah yang selama ini menjadi persoalan klasik ekonomi rakyat, produk ada, kualitas cukup, tetapi pasar tidak menentu.
Dengan MBG, negara hadir sebagai pembeli yang konsisten. Efeknya bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada keberanian pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas, dan membuka lapangan kerja baru.
UMKM dan Dapur Lokal sebagai Tulang Punggung
Program MBG idealnya tidak dimonopoli oleh perusahaan besar atau penyedia katering skala nasional. Justru kekuatannya terletak pada pelibatan dapur lokal, koperasi, dan UMKM pangan di daerah. Skema ini tidak hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga memastikan perputaran uang tetap berada di wilayah setempat.
Ketika UMKM dilibatkan sebagai penyedia jasa pengolahan makanan, maka manfaat ekonomi menjadi berlapis. Ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, serta tumbuhnya ekosistem usaha pangan yang sehat. Dalam jangka panjang, daerah akan memiliki basis ekonomi baru yang tidak bergantung pada sektor ekstraktif atau proyek-proyek jangka pendek.
Namun, pelibatan UMKM tentu harus diiringi dengan pendampingan. Standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial, bukan hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi sebagai fasilitator peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Secara ekonomi, MBG memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk program ini tidak berhenti di satu titik, melainkan mengalir ke berbagai sektor.
Petani membeli pupuk, pedagang membeli stok, pekerja membelanjakan upahnya, dan seterusnya. Rantai ini menciptakan denyut ekonomi yang hidup, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran.
Di sisi lain, peningkatan gizi anak sekolah juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang sehat dan tercukupi gizinya memiliki daya serap belajar yang lebih baik.
Dalam perspektif pembangunan, ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi menentukan daya saing daerah di masa depan.
Dengan kata lain, MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi ekonomi dan manusia yang saling terkait.
Meski potensinya besar, program MBG bukan tanpa tantangan. Risiko penyimpangan anggaran, penunjukan penyedia yang tidak transparan, serta kualitas makanan yang tidak sesuai standar adalah persoalan yang harus diantisipasi sejak awal. Tanpa tata kelola yang baik, program ini justru berpotensi menjadi beban fiskal tanpa manfaat maksimal.
Transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan independen harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan MBG. Keterlibatan media, masyarakat sipil, dan orang tua siswa sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
Lebih jauh, pemerintah daerah perlu memiliki peta jalan yang jelas bagaimana MBG diintegrasikan dengan kebijakan pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM. Tanpa integrasi, program ini akan berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan daya ungkitnya.
Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Daerah pesisir memiliki kekuatan pada hasil laut, daerah agraris pada pertanian, dan daerah perkotaan pada UMKM olahan pangan.
Karena itu, pendekatan satu model untuk semua daerah tidaklah tepat. MBG harus fleksibel dan adaptif terhadap potensi lokal.
Ketika bahan pangan lokal menjadi prioritas, maka kedaulatan pangan daerah akan semakin kuat.
Ketergantungan pada pasokan luar berkurang, harga lebih stabil, dan ekonomi lokal menjadi lebih tangguh terhadap gejolak eksternal.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah wajah dari kebijakan negara yang berpihak pada masa depan. Ia menyentuh kebutuhan dasar anak-anak sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat bawah.
Jika dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi contoh nyata bahwa kebijakan sosial dan ekonomi tidak harus berjalan terpisah.
Kini, tantangannya adalah memastikan program ini tidak berhenti sebagai slogan atau proyek anggaran semata. Dengan perencanaan matang, pelibatan ekonomi lokal, dan pengawasan yang kuat, MBG dapat menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi daerah dari dapur rakyat, untuk masa depan bangsa. (*)
